Surabaya, Pakuan Pos – Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, meminta polemik terkait rekrutmen guru non-ASN di Jawa Timur disikapi secara bijak dan terbuka. Ia menekankan pentingnya mengedepankan semangat mencari solusi bersama demi menjaga kualitas pendidikan serta kepastian nasib para tenaga pendidik.
Menurut Suli Da’im, pernyataan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, patut dihormati. Hal tersebut dinilai sebagai komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan arah penataan tenaga honorer menuju sistem yang lebih tertata.
“Pernyataan Ibu Dirjen Nunuk harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat menjaga konsistensi regulasi nasional. Ini tentu merupakan ikhtiar baik agar tata kelola pendidikan lebih jelas dan berkelanjutan,” ujar Suli saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (21/5/2026).
Di sisi lain, anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur dalam merespons kegelisahan para guru honorer. Menurutnya, langkah taktis pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Meski demikian, politisi senior Indrapura yang juga dosen FEB Umsida ini memberikan catatan terkait keterbukaan informasi. Ia menilai Dindik Jatim harus lebih terbuka dan komunikatif agar tidak memicu kesalahpahaman.
Tantangan utama saat ini adalah menghindari multitafsir di masyarakat dan keresahan guru honorer. Karena itu, Dindik Jatim didorong memberikan penjelasan utuh terkait dasar kebijakan, kebutuhan riil sekolah, mekanisme rekrutmen, hingga status tenaga yang direkrut.
Suli menilai persoalan guru honorer merupakan problem nasional yang memerlukan titik temu, bukan pertentangan. Daerah kerap dihadapkan pada dilema antara mematuhi regulasi penataan ASN dan memenuhi kebutuhan riil pelayanan pendidikan di lapangan.
Oleh karena itu, Komisi E DPRD Jatim mendorong langkah strategis berupa komunikasi intensif antara Kemendikdasmen, Pemprov Jatim, BKD, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, kebijakan harus tetap berpihak pada mutu pendidikan tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi guru yang telah lama mengabdi.
“Kita tahu Presiden Prabowo memiliki komitmen besar terhadap sektor pendidikan. Kebijakan di daerah semestinya selaras dengan semangat menghadirkan kepastian dan kesejahteraan guru,” tambah legislator dari Dapil IX tersebut.
Suli mengingatkan bahwa guru adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Ia berharap tidak ada guru yang merasa menjadi korban dari ketidakjelasan regulasi.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah solusi yang menenangkan, bukan saling menyalahkan. Semua pihak harus duduk bersama mencari formulasi terbaik demi masa depan pendidikan Jawa Timur,” pungkasnya. (Mn)
