Jakarta, Pakuan Pos – Setelah sebelumnya menyebut kepemimpinan Dirut PLN Darmawan Prasodjo sebagai "terburuk 20 tahun terakhir", Relawan Listrik Nasional (Re-LUN) kembali mengungkap hasil investigasi terkait proyek meteran pintar AMI.
Tuduhan ini mengemuka jelang rencana Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS PLN yang disebut akan digelar Kamis malam (18/6/2026) pukul 19.00 WIB.
Koordinator Nasional Re-LUN Teuku Yudhistira menjelaskan, AMI dipromosikan PLN sebagai modernisasi meteran konvensional ke meter pintar 2 arah yang kirim data otomatis.
“Namun hasil investigasi Re-LUN menemukan fakta sebaliknya. Proyek senilai Rp5 Triliun ini justru jadi sumber masalah utama yang membuat jaringan listrik rusak parah, serta sarat dugaan kecurangan, markup harga, dan aliran dana suap,” ungkap Yudhistira di Jakarta, Kamis malam.
Menurut Yudhistira, total proyek AMI mencapai Rp5 Triliun dengan skema sewa beli 10 tahun. PLN disebut membayar Rp25.251/pelanggan/bulan selama 120 bulan.
“Nilai asli alat dan layanan ini sebenarnya hanya sekitar Rp1,8 – 2 Triliun. Artinya ada kelebihan pembayaran/markup harga mencapai Rp3 Triliun lebih yang akhirnya dibebankan ke rakyat lewat tarif listrik,” sebutnya.
Re-LUN juga menuding dana AMI diambil dari pos investasi dan pemeliharaan jaringan. Data keuangan PLN disebut menunjukkan anggaran pemeliharaan pembangkit dan jaringan dipotong drastis 35% sejak 2022, yang menurut Re-LUN jadi penyebab utama pemadaman bergilir.
Re-LUN menuduh ada rekayasa spesifikasi teknis lelang agar hanya 1 kelompok pemasok yang lolos. Tuduhan paling berat adalah adanya aliran dana US$50 juta atau sekitar Rp780 miliar.
“Sebelum kontrak ditandatangani, ada kesepakatan tak tertulis. Pemenang proyek wajib setor komisi 5% dari nilai kontrak kotor, setara US$50 Juta, ke rekening perantara yang dikendalikan lingkaran terdekat Dirut. Uang dibagi ke pejabat kunci dan penasihat,” ungkap Yudhistira mengutip “sumber internal PLN” dan “dokumen aliran dana” yang diklaim pihaknya miliki.
Tahap pencairannya disebut: Tahap 1 2022 US$20 juta, Tahap 2 2023-2024 sisa US$30 juta lewat biaya konsultasi ke perusahaan cangkang Singapura. Nama penerima disebut selain Dirut juga pejabat direksi bidang niaga, kepala divisi pengadaan, dan konsultan pribadi.
Re-LUN juga menyoroti kualitas alat AMI yang disebut sering error/salah hitung, tapi biaya perbaikannya tetap ke PLN.
Re-LUN menyajikan data SAIDI/durasi padam: 2021 sebelum AMI 600 menit/tahun, 2022-2025 saat AMI berjalan melonjak ke 1.450 menit/tahun. Bali disebut padam total berkali-kali karena dana kabel bawah laut Jawa-Bali dialihkan ke AMI.
“Uang rakyat seharusnya dipakai agar listrik nyala terus, tapi malah dipakai beli meteran canggih untuk listrik yang sering mati,” tegas Yudhistira.
Ia membandingkan dengan Dirut sebelumnya seperti Dahlan Iskan, Sofyan Basyir yang disebut selalu amankan anggaran pemeliharaan.
Re-LUN menyimpulkan proyek AMI “strategis untuk kepentingan pribadi, bukan publik” dan mendesak Kejaksaan Agung, BPK, DPR menelusuri aliran dana US$50 juta serta meminta pertanggungjawaban penuh. (Eky)
