Medan, Pakuan Pos – Polemik pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 menuai sorotan dari tokoh masyarakat sekaligus pengamat sepak bola, Drs H Amiruddin. Ia menilai persoalan tersebut harus jadi momentum evaluasi profesionalisme penyelenggaraan turnamen internasional, bukan ajang saling menyalahkan.
Menurut Amiruddin, narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak tidak berkomitmen keliru dan menyesatkan opini publik.
"Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan percaya biaya hotel peserta tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut," ujar Amiruddin, Rabu (3/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar hukum dan administrasi yang dipakai PSSI Sumut dan panitia lokal jika menganggap akomodasi peserta kewajiban Pemda.
"Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi," katanya.
Amiruddin menegaskan, logika sehat tidak bisa menuding ingkar janji pada komitmen yang tidak pernah dibuat. Karena itu tudingan ke Wali Kota Medan tidak punya dasar kuat.
Amiruddin menyoroti narasi seolah PSSI Sumut dan panitia lokal "menyelamatkan" turnamen karena Pemko Medan tidak mau bayar hotel peserta. Menurutnya narasi itu mengalihkan perhatian dari persoalan utama: perencanaan dan penganggaran turnamen.
"Jika akomodasi peserta kebutuhan mendasar turnamen internasional, kenapa baru jadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah itu komponen pertama yang harus dipastikan penyelenggara?" ujarnya.
Ia menilai jika kebutuhan dasar peserta tidak dipastikan sejak awal, yang dievaluasi harus kapasitas perencanaan penyelenggara, bukan komitmen Pemda yang sejak awal tidak ditetapkan sebagai penanggung jawab biaya.
"Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain," tegas Ketua DPRD Medan periode 2009-2014.
Amiruddin menilai tudingan ke Rico Waas tidak tepat. Pemko Medan sudah dukung turnamen lewat persiapan Stadion Teladan, pembenahan fasilitas, koordinasi lintas instansi, hingga pengerahan sumber daya daerah.
"Alih-alih mengapresiasi dukungan tersebut, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya jadi tanggung jawab penyelenggara. Sikap seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional," katanya.
Amiruddin meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik sebagai bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh, bukan panggung membangun opini menyudutkan pihak lain.
Ia menekankan pentingnya transparansi ke publik: pembagian tanggung jawab, mekanisme keputusan, hingga skema pembiayaan turnamen internasional.
"Jika ada kekurangan perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika miskomunikasi, jelaskan terbuka. Jika ada perbedaan persepsi pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan ke publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini," ujarnya.
Menurutnya, ASEAN U-19 Boys' Championship 2026 harus jadi momentum membangun tata kelola sepak bola profesional di Sumut: mulai anggaran, manajemen risiko, komunikasi publik, hingga akuntabilitas organisasi.
"Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan memperbaikinya," pungkasnya.
