Jakarta selatan, Pakuan Pos – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Provinsi Riau resmi menyerahkan berkas verifikasi administrasi lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).
Penyerahan itu menandai Riau sebagai provinsi ke-11 yang menuntaskan dokumen legalitas partai politik ke pusat. Sebelumnya, 10 provinsi sudah menyerahkan: Nusa Tenggara Barat (NTB), Jambi, Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Barat (Sumbar), Bangka Belitung, Kalimantan Selatan (Kalsel), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Lampung, dan DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPW Gerakan Rakyat Riau *Kimlan Antoni* menyampaikan syukur atas kelancaran perjalanan dan lengkapnya seluruh berkas tingkat provinsi setelah proses panjang di daerah.
“Penyerahan berkas ini bukan suatu formalitas untuk menghadirkan atau menyampaikan ke pusat. Tapi berkas-berkas yang kami serahkan ini merupakan suatu nyawa organisasi, nyawa bagi Partai Gerakan Rakyat,” ujar Kimlan.
Kimlan juga bercerita soal dinamika dan kehati-hatian pengurus menjaga kelengkapan berkas sesuai regulasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) setempat.
“Karena kami dalam proses untuk melengkapi segala pengurusan itu memang dengan bermacam lika-liku yang kami hadapi, terutama dari tingkat-tingkat di daerah. Jadi saya selalu berpesan sama ketua, sama sekretaris DPW, tolong dijaga itu berkas,” jelasnya.
Menanggapi penyerahan berkas DPW Riau, Ketua Umum Gerakan Rakyat *Sahrin Hamid* memberi apresiasi tinggi atas kerja keras jajaran DPW Riau dan mengonfirmasi tahapan administrasi kini terpenuhi.
“Alhamdulillah hari ini saya kira gerakan rakyat, beliau telah menyampaikan apa namanya sebuah dokumen yang maha penting. Kalau tadi disampaikan ini adalah nyawanya, betul. Karena gerakan rakyat bisa hidup kalau seluruh nyawa dari 38 provinsi dalam bentuk SKT asli itu bisa terkumpul seluruhnya di DPP,” tanggap Sahrin.
Dengan Riau sebagai provinsi ke-11, DPP Gerakan Rakyat kini menargetkan seluruh 38 DPW provinsi menyerahkan SKT asli. Kelengkapan dokumen itu menjadi syarat utama bagi eksistensi dan langkah politik partai ke depan.
