Majelis Adat Sumedang Larang: Penjaga Marwah Sumedang Puseur Budaya Sunda

0

 



Sumedang, Pakuan Pos - Di tengah derasnya arus modernisasi, ada satu lembaga yang konsisten berdiri menjaga marwah, sejarah, dan adat Sumedang. Lembaga itu adalah Majelis Adat Sumedang Larang (MASL), yang kini dipimpin oleh Pupuhu atau Ketua Majelis Adat Sumedang Larang, Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.

Susane Febriyati bukan sekadar tokoh adat. Ia adalah advokat, praktisi hukum, pemerhati kebijakan publik, dan tokoh adat yang aktif menyuarakan perlindungan budaya, hak masyarakat adat, serta keadilan fiskal daerah. Ia merupakan cicit dari Raden Adipati Aria (R.A.) Moehammad Moesa Soeria Kartalegawa, tokoh menak Sunda dan mantan Bupati Garut yang dikenal dalam sejarah sebagai Presiden Negara Pasundan pada tahun 1947.

Di bawah kepemimpinannya, MASL tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi menjelma menjadi gerakan yang hidup di tengah masyarakat, dari desa hingga ke gedung DPRD.


Akar Sejarah: Dari Prabu Tajimalela Hingga Puseur Budaya Sunda

Sumedang Larang memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dilepaskan dari peradaban Sunda. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Tajimalela, dengan semboyan yang masih hidup hingga kini: Insun Medal, Insun Madangan yang berarti "Aku Lahir, Aku Menerangi".

Pada tahun 1579, ketika Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran diserang Kerajaan Banten, para tokoh Sunda menyelamatkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake dan menyerahkannya kepada Prabu Geusan Ulun di Kerajaan Sumedang Larang. Penyerahan itu menjadi pengesahan berpindahnya pusat Kerajaan Sunda ke Sumedang Larang.

Hingga kini, Mahkota Binokasih beserta tujuh pusaka inti Kerajaan Sumedang Larang tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang, dan dirawat melalui ritual Ngumbah Pusaka / Jamasan setiap menjelang Maulud Nabi Muhammad SAW.

Bagi MASL, sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah mandat. Sebagai Puseur Budaya Sunda, Sumedang memikul mandat sejarah dan konstitusional untuk menjadi teladan pelestarian kebudayaan.


Mengembalikan Ruh Desa Melalui Lembaga Adat Desa

Salah satu gerakan terbesar MASL di bawah Susane Febriyati adalah Gerakan Desa Sadar Adat dan Budaya melalui pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) se-Kabupaten Sumedang.

Bersama DPC ABPEDNAS (Asosiasi BPD Nasional) Kabupaten Sumedang, MASL memulai gerakan ini pada 8 Mei 2026 di Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, lewat Musyawarah Desa pembentukan LAD.


Gerakan ini berdasar pada tiga mandat:

1. Mandat Sejarah: Tatanan Nagari - Puseur Dayeuh - Desa adalah pakem asli Sunda yang harus dihidupkan kembali dalam sistem NKRI.

2. Mandat Konstitusi: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) memerintahkan negara memajukan kebudayaan dan menghormati Masyarakat Hukum Adat.

3. Mandat Undang-Undang: UU No. 6/2014 tentang Desa Juncto UU No. 3 Tahun 2024 Pasal 19 huruf b dan Pasal 103 memberikan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul untuk menyelenggarakan hukum adat. Permendagri No. 18/2018 Pasal 8 menjadi juklak pembentukan LAD.

"Selama ini desa kita seperti badan tanpa ruh. Ada Kepala Desa, ada BPD, tapi ruh adatnya dicabut, padahal UU Desa No. 6/2014 menyatakan dengan tegas bahwa Desa berwenang menyelenggarakan hukum adat, menetapkan lembaga adat," tegas Ketua Umum Majelis Adat Sumedang Larang. Selasa, (17/11/2026). 

Bagi MASL, LAD bukan sekadar struktur tambahan. LAD adalah wadah untuk mengembalikan asas rekognisi dan subsidiaritas, agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang berdaulat atas adat dan budayanya sendiri.


Menjaga Tampomas: Titipan Karuhun, Pamali Digali

Perjuangan paling menonjol MASL pada tahun 2026 adalah penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Tampomas.

Gunung Tampomas dengan ketinggian 1.684 mdpl adalah gunung tertinggi di Kabupaten Sumedang. Puncaknya yang dikenal sebagai Sanghyang Taraje menjadi situs suci, tempat para leluhur bertapa, sekaligus kawasan resapan air utama bagi masyarakat di kaki gunung.

Bagi masyarakat adat, Tampomas adalah Titipan Karuhun. Petuah itu hidup di kalangan kuncen dan MASL: Tampomas Titipan Karuhun, Teu Dijual. Tampomas Titipan Karuhun, Pamali Digali.

Pada 21 Oktober 2026, MASL bersama 34 mitra koalisi memohon Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke DPRD Kabupaten Sumedang. Ratusan masyarakat adat memadati gedung DPRD, hingga meluber ke halaman, menyuarakan penolakan mutlak terhadap PLTP Tampomas.

Dalam RDPU itu terungkap fakta baru: sebanyak 22.514 hektare kawasan Gunung Tampomas ternyata telah diajukan ke Jakarta untuk pengembangan geothermal dan telah ditetapkan Kementerian ESDM pada 12 September 2025 sebagai Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) Panas Bumi melalui Kepmen ESDM Nomor 309.K/EK.04/MEM.E/2025.

Namun, Bupati, Sekda, Kadis LHK, dan Camat Buahdua tidak hadir dalam RDPU tersebut. Berita Acara Nomor B.A. 000.5.6.1/24/X/2026 mencatat kekosongan itu dengan jelas.

"Yang mengusulkan ke Jakarta tidak datang, yang menjaga gunung datang. Bupatinya menghilang," tegas Ketua Majelis Adat Sumedang Larang, Susane Febriyati Suryakartalegawa, S.H.

MASL juga mencatat tiga kekosongan kajian untuk WPSPE seluas 22.514 hektare itu: belum ada kajian gempa induksi, belum ada AMDAL, dan belum ada kajian sosial budaya independen.

Penolakan itu bukan penolakan terhadap pembangunan. MASL menegaskan, yang ditolak adalah pembangunan yang mengabaikan hak adat, sejarah, dan keselamatan ekologis masyarakat.


Suara dari Sisi Lingkungan dan Budaya: Andy Java

Perjuangan Majelis Adat Sumedang Larang itu juga mendapat dukungan dari kalangan pemerhati lingkungan dan budaya. Salah satunya Andy Java, Pemerhati Lingkungan dan Budaya sekaligus Pendiri Komunitas Peduli Lingkungan (Kopling).

Andy Java menegaskan, penolakan terhadap PLTP Tampomas bukan penolakan terhadap pembangunan atau energi baru terbarukan. Yang ditolak adalah pembangunan yang mengorbankan sumber kehidupan.

"Menurut saya, RDP ini adalah langkah maju yang luar biasa. Saya memberikan selamat dan sukses kepada MASL dan Ibu Susane Febriyati, S.H. yang telah berani membawa suara adat ke DPRD," ujar Andy Java, menanggapi RDP di DPRD Sumedang.


Dari Sisi Lingkungan: Tampomas Adalah Ibu yang Memberi Air

Dari sisi lingkungan, Andy Java mengingatkan bahwa Gunung Tampomas dengan ketinggian 1.684 mdpl adalah kawasan resapan air raksasa. Hutan hujannya yang lebat di lereng menjadi hulu bagi puluhan mata air yang mengaliri sawah, kebun, dan pemukiman warga di Sumedang.

"Terkait PLTP Gunung Tampomas, sebagai pemerhati lingkungan dan budaya, saya berdiri bersama masyarakat adat. Tampomas itu bukan hanya gunung, itu adalah ibu yang memberi air, itu adalah perpustakaan budaya Sunda. Jika sumber air rusak karena eksploitasi, yang rugi bukan hanya kita hari ini, tapi anak cucu kita. Energi boleh dicari, tapi jangan dengan mengorbankan sumber kehidupan. Pembangunan harus berbasis kearifan lokal," tegasnya.

Ia juga mempertanyakan transparansi kajian. Sampai RDPU digelar, belum ada kajian gempa induksi, belum ada AMDAL, dan belum ada kajian sosial budaya independen untuk WPSPE seluas 22.514 hektare itu.

"Gunung yang diam bukan berarti setuju untuk digali. Tampomas adalah titipan karuhun yang harus dijaga untuk anak cucu, bukan untuk dijual demi kepentingan bisnis sesaat," kata Andy.


Dari Sisi Budaya: Tampomas Adalah Perpustakaan Budaya Sunda

Dari sisi budaya, Andy Java menyebut Tampomas bukan sekadar bentang alam. Dalam kosmologi Sunda, gunung adalah ibu yang menjaga kehidupan. Di puncaknya ada Situs Sanghyang Taraje, batu-batu menhir dan area yang dipercaya sebagai tempat semedi para leluhur Kerajaan Sumedang Larang penerus Pajajaran.

"Dalam kosmologi Sunda, gunung adalah ibu yang menjaga kehidupan. Gunung Tampomas menjadi hulu bagi puluhan mata air yang mengaliri sawah, kebun, dan pemukiman warga di Sumedang," tulis Andy dalam opininya. 

Karena itu, ia menegaskan: "Sumedang Puseur Budaya Sunda, Lain Puseur Bor. Tampomas Titipan Karuhun, Teu Dijual. Tampomas Titipan Karuhun, Pamali Digali."

Bagi Andy, menjaga Tampomas berarti menjaga marwah Sumedang sebagai Puseur Budaya Sunda. Jika Tampomas rusak, sejarah Sumedang bisa ikut hilang.

"Jika Tampomas rusak, sejarah Sumedang bisa ikut hilang," demikian pesan yang disampaikan dalam kritik terhadap rencana pemanfaatan panas bumi tersebut.

Andy juga mengajak semua pihak untuk menjaga Tampomas dengan cara paling sederhana: mendaki tanpa merusak, berziarah tanpa mengotori, dan menceritakan kebaikannya tanpa mengeksploitasinya.


Memperjuangkan Mahkota Binokasih Jadi Cagar Budaya Nasional

Selain Tampomas, MASL di bawah Susane juga mendorong peningkatan status Mahkota Binokasih menjadi Cagar Budaya Nasional.

Bagi MASL, Mahkota Binokasih bukan sekadar benda museum. Ia adalah simbol kedaulatan budaya Sunda, bukti bahwa Sumedang Larang adalah penerus sah Pajajaran. Menjadikannya Cagar Budaya Nasional berarti negara hadir mengakui dan melindungi warisan leluhur secara resmi.


Portal Berita: Adat Masuk Era Digital

Momen Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi tonggak baru bagi MASL. Bertepatan dengan peringatan jasa para pahlawan bangsa, MASL resmi melaunching portal berita Majelis Adat Sumedang Larang sebagai media informasi, edukasi, dan pemersatu masyarakat adat.

"Alhamdulillah, tepat di Hari Pahlawan 10 November 2026 ini, Majelis Adat Sumedang Larang resmi melaunching portal berita kami. Ini adalah hadiah untuk para leluhur dan para pahlawan Sumedang Larang. Kalau dulu pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, sekarang kita berjuang menjaga kemerdekaan itu dengan menjaga adat, sejarah, dan marwah Sumedang," ujar Susane Febriyati, S.H.

Portal berita ini akan menjadi wadah resmi untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan Majelis Adat, sosialisasi peraturan adat, pembentukan LAD, silaturahmi adat, ziarah, hingga kisah-kisah sejarah Sumedang Larang yang selama ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut.

Langkah ini menunjukkan bahwa MASL tidak anti modernitas. Adat harus bisa bicara dengan bahasa zaman, agar generasi muda tidak kehilangan akar.


Penjaga Marwah di Tengah Zaman

Di bawah kepemimpinan Susane Febriyati, S.H., Majelis Adat Sumedang Larang telah berhasil mengkonsolidasikan suara masyarakat adat hingga bisa didengar secara resmi di lembaga legislatif.

Perjuangannya selalu dilakukan dengan cara yang konsisten dan bermartabat: tertib, damai, berdasar hukum, dan berdasar adat.

Bagi MASL, menjaga adat bukan nostalgia. Menjaga adat adalah menjaga air, menjaga gunung, menjaga desa, dan menjaga masa depan.

Sebagaimana petuah karuhun Sumedang: Insun Medal, Insun Madangan - Aku Lahir, Aku Menerangi. Di tangan Majelis Adat Sumedang Larang, cahaya itu terus dijaga agar tidak padam. (La) 

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Posting Komentar (0)

#buttons=(Terima !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Baca Lebih Lanjut
Accept !
To Top