Jakarta, Pakuan Pos - Dugaan permintaan uang Rp5 miliar hingga Rp10 miliar dalam penanganan perkara sengketa tanah senilai sedikitnya Rp600 miliar di Kota Manado menjadi sorotan setelah John Hamenda melalui kuasa hukumnya mengadukan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Dr. Suryadi, S.I.K., M.H., ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kamis (12/11/2026).
John Hamenda melalui kuasa hukumnya, Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., menduga adanya permintaan dana operasional agar perkara yang dilaporkannya tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Dugaan tersebut dibantah Kombes Pol. Suryadi. Saat dihubungi pihak media, Kamis (12/11/2026), Suryadi menjelaskan bahwa penerbitan SP3 dilakukan setelah adanya putusan praperadilan dan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri.
Menurut Suryadi, setelah putusan praperadilan, perkara tersebut dibawa ke gelar perkara khusus di Bareskrim Polri hingga kemudian diterbitkan SP3. Ia juga membantah pernah meminta sejumlah uang kepada John Hamenda dalam penanganan perkara tersebut.
Sementara itu, pihak John Hamenda menyatakan dugaan permintaan uang tersebut terjadi beberapa kali dalam rangkaian komunikasi sekitar Agustus 2025. Menurut pengakuan John, dana sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar disebut diminta agar penyidikan tidak dihentikan.
Pengaduan terhadap Suryadi telah diterima Propam Mabes Polri dengan bukti Surat Penerimaan Surat Pengaduan Nomor SPSP2/2026111201036.
Santrawan meminta Propam mendalami substansi pengaduan, termasuk dugaan permintaan uang dan proses penerbitan SP3 tertanggal 20 Oktober 2026. Pihaknya juga meminta penanganan laporan polisi John Hamenda diambil alih Bareskrim Polri demi menjamin objektivitas.
Perkara ini berkaitan dengan sengketa penguasaan dan peralihan dua bidang tanah milik John Hamenda di Kelurahan Malalayang I, Kota Manado, dengan luas keseluruhan sekitar 52.651 meter persegi.
Tanah tersebut tercatat dalam SHM Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi. Menurut pihak John, nilai aset tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.
Persoalan bermula dari rencana pembangunan Mall Manado Square pada 2003 dan berkembang menjadi sengketa terkait kesepakatan bisnis, pembayaran panjar kios, serta dugaan peralihan hak atas tanah yang dipersoalkan John.
Dalam pengaduannya, John juga merujuk Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tanggal 5 Maret 2025 yang menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.
Pihak John turut mengacu pada Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tanggal 1 September 2025. Mereka menilai putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai perintah untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi yang menjadi persoalan saat ini.
Atas dasar itu, kuasa hukum mempertanyakan pertimbangan dan dasar hukum penerbitan SP3, termasuk proses gelar perkara khusus yang dilakukan di Bareskrim Polri.
“Kami meminta seluruh dugaan ini diperiksa secara objektif dan transparan. Harus jelas apa dasar permintaan dana miliaran rupiah tersebut dan bagaimana proses hingga akhirnya diterbitkan SP3,” ujar Santrawan.
Ia juga meminta Kapolri mengevaluasi pejabat yang dilaporkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, apabila dugaan pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan yang sah, sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Suryadi telah menyampaikan bantahan atas dugaan permintaan uang sekaligus memberikan penjelasan mengenai proses penghentian penyidikan. Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menilai pengaduan John Hamenda.
Kini, Propam Mabes Polri diharapkan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan memeriksa keterangan pelapor, pejabat yang dilaporkan, serta dokumen dan proses penanganan perkara.
Pemeriksaan yang transparan diperlukan untuk menjernihkan dugaan permintaan uang sekaligus memastikan penerbitan SP3 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan
