Jakarta, Pakuan Pos - Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI (PP PMKRI), Christian A. D. Rettob setelah acara pelantikan Ketua Presidium dan Dewan Pimpinan Cabang Merauke, turut menyoroti PSN dan Karhutla di Papua Selatan yang hari-hari ini cukup menuai persoalan. Proyek PSN yang digadang-gadang menjadikan Provinsi Papua Selatan sebagai kawasan lumbung pangan dan energi seperti cetak sawah baru, perkebunan tebu dan bioethanol yang luasnya setara dengan 40x luas Provinsi DKI Jakarta atau 2,7 Juta Hektar menimbulkan dampak sosial-ekologi bagi masyarakat. Di lain sisi Papua Selatan diselimuti Karhutla yang menyebabkan kurang lebih 143.497 titik panas berdasarkan data dari Nusantara Atlas.
Mempertegas Ensiklik Laudato Si’ bahwa bumi adalah rumah kita bersama yang wajib dirawat, dan bahwa krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari krisis sosial. Inilah gagasan ekologi integral: persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan saling terkait erat. Sebagaimana seruan moral Paus Fransiskus yang mana mengajak kita mendengar jeritan bumi sekaligus jeritan kaum miskin, dan menghormati keberadaan budaya serta kearifan lokal masyarakat adat.
“PMKRI tentu menolak pembangunan yang memisahkan pangan dari ekologi dan menyingkirkan manusia dari tanahnya. Kemudian menaruh keprihatinan terhadap keadaan Karhutla yang tidak menentu kapan selesainya. Kami menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan perluasan PSN di Papua Selatan, menghormati hak masyarakat adat atas hutan adat, dan memastikan setiap proyek melewati persetujuan masyarakat yang bebas dan tanpa paksaan”. Tegas Rettob.
Beberapa wilayah terdampak PSN seperti Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat adalah adalah cermin dari krisis moral dan spiritual. Di sisi lain juga Penegakan Hak Masyarakat Adat dan Penerapan PADIATAPA dimana Pemerintah wajib menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta kekayaan alam di wilayahnya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan regulasi turunannya.
Prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) harus dijadikan syarat utama sebelum proyek apa pun dijalankan, agar masyarakat adat ikut menentukan secara setara setiap keputusan yang menyangkut tanah dan kehidupan mereka.
“Saya menegaskan bahwa polemik PSN juncto Karhutla di Papua Selatan harus dilihat melalui perspektif keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan nasional dan hak masyarakat adat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Negara justru berkewajiban memastikan keduanya berjalan beriringan, sehingga penguatan ketahanan pangan nasional tidak melemahkan ketahanan pangan lokal dan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlangsungan ruang hidup masyarakat.”
Papua Selatan didominasi hutan dataran rendah, rawa, gambut, dan ekosistem basah yang secara alami menjaga kelembapan lanskap dan melindunginya dari kebakaran, tetapi kini pembukaan lahan, pembangunan jalan, dan pengeringan rawa yang dinilai meningkatkan potensi kebakaran.
Titik panas di kawasan PSN pangan, energi, dan air di Papua Selatan pada Januari-Juni 2026 dan deforestasi juga sudah berjalan. Greenpeace mencatat hilangnya sekitar 13 ribu hektare hutan di dua konsesi tebu hingga Oktober 2025, dengan emisi 5,6 juta ton CO2. Angka itu bisa melonjak hingga 221 juta ton CO2 jika seluruh tutupan hutan alami di Merauke dibuka.
Kerusakan ini juga mengancam keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan daur air, sementara pembabatan hutan dikaitkan dengan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Pembangunan yang menukar ekosistem dengan ladang monokultur bukanlah kemajuan, melainkan utang ekologis yang akan ditanggung generasi mendatang, terutama masyarakat Papua yang paling dekat dengan kerusakannya.
Deforestasi masif dan Karhutla yang terjadi menimbulkan ancaman serius terhadap hutan tropis unik Papua, spesies endemik, pencemaran lingkungan sekitar. Proyek Strategis Nasional harusnya menjadi program yang benar benar selaras dengan kebutuhan daerah dengan aspek-aspeknya seperti sosial, ekonomi, lingkungan, kemanusiaan. PMKRI mengingatkan bahwa kedaulatan pangan sejati hanya mungkin tercapai jika alam dan manusia yang hidup bersamanya dijaga, bukan dikorbankan.
Dalam pelantikan Ketua Presidium dan Dewan Pimpinan Cabang Merauke turut dihadiri oleh pihak Hirarki Gereja, OKP Cipayung Plus Merauke serta BEM dan Organisasi Basis Daerah di wilayah Papua Selatan. (Har)
