Jakarta, Pakuan Pos - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Santo Thomas Aquinas Periode 2026-2028 mendorong pemerintah untuk serius memeratakan akses teknologi dan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di era kecerdasan buatan (AI).
Pernyataan tersebut disampaikan Presidium Riset dan Teknologi PP PMKRI, Dawita Rama. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan AI telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, mengakses informasi hingga mengambil keputusan. Perubahan tersebut bukan lagi persoalan masa depan, melainkan realitas yang harus direspon negara.
"SDM merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam menghadapi berbagai persoalan dan konflik yang berkembang di tengah masyarakat. Negara tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik tetapi harus memastikan setiap generasi memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi," ujar Dawita, Sabtu (10/10/2026).
Dawita menilai, persoalan terbesar Indonesia hari ini bukan semata seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi siapa yang memiliki akses terhadap teknologi dan siapa yang tertinggal karena tidak memiliki akses.
Ia mengapresiasi Program Digitalisasi Pembelajaran pemerintah. Pada 2025, pemerintah melaporkan digitalisasi telah menyasar 288.865 satuan pendidikan dengan distribusi perangkat seperti Interactive Flat Panel, laptop, dan perangkat penyimpanan, serta penyediaan akses internet untuk 8.152 satuan pendidikan dan listrik bagi 2.389 satuan pendidikan.
Namun, PP PMKRI menilai negara tidak boleh berhenti pada angka distribusi.
"Mengirimkan perangkat ke sekolah bukan berarti menyelesaikan persoalan digitalisasi. Perangkat membutuhkan listrik, perangkat membutuhkan internet, internet membutuhkan infrastruktur, infrastruktur membutuhkan pemeliharaan, dan semuanya membutuhkan manusia yang memiliki kapasitas untuk menggunakannya," tegasnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa perangkat yang sudah dibagikan, melainkan berapa sekolah yang benar-benar terhubung, berapa perangkat yang benar-benar digunakan, berapa guru yang memiliki kompetensi digital, dan berapa siswa di daerah terpencil yang memiliki kesempatan menggunakan teknologi dan AI.
PP PMKRI juga menyoroti kesenjangan wilayah. Indonesia bukan hanya Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Makassar. Indonesia adalah Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, kepulauan kecil, wilayah perbatasan, dan daerah pegunungan.
"Jangan sampai kita berbicara tentang digital transformation sementara masih ada sekolah yang berjuang mendapatkan jaringan internet. Kita berbicara tentang smart education sementara guru masih membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi digitalnya," katanya.
Sebagai gambaran, data BPS tahun ajaran 2025/2026 mencatat jumlah sekolah di wilayah timur yang tidak sedikit. Di Papua terdapat 853 SD dan 118 SMA, Papua Selatan 616 SD, Papua Tengah 560 SD dan 54 SMK, Papua Pegunungan 679 SD, Papua Barat Daya 564 SD, Maluku 292 SMA, dan Sulawesi Barat 93 SMA.
Data tersebut memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah timur bukanlah kelompok kecil yang dapat dikesampingkan.
PP PMKRI memandang transformasi teknologi harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia Indonesia. Untuk itu, ada lima langkah konkret yang didorong kepada pemerintah:
1. Pemerintah harus memiliki Peta Kesenjangan Digital Pendidikan Nasional sampai tingkat satuan pendidikan.
2. Kebijakan digitalisasi harus berbasis kebutuhan lokal, bukan seragam.
3. Peningkatan kapasitas guru harus menjadi prioritas, bukan hanya pengiriman perangkat.
4. Pemerintah harus mempersiapkan literasi AI secara serius dan berkeadilan, termasuk berpikir kritis, etika, keamanan data, dan bias algoritma.
5. Pemerintah harus membuka data capaian digitalisasi pendidikan secara transparan.
"Kami percaya teknologi dapat menjadi kekuatan besar untuk membangun Indonesia, tetapi teknologi tidak pernah netral ketika aksesnya tidak merata. Jangan sampai Indonesia memasuki era AI dengan dua kelompok generasi, mereka yang mampu menciptakan masa depan dan mereka yang hanya menjadi penonton," pungkas Dawita.
Ia menegaskan, keadilan digital bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan keadilan sosial. Negara harus hadir memastikan teknologi sampai kepada mereka yang selama ini paling jauh dari akses, dari Sabang sampai Merauke. (Har)
