Surabaya, Pakuan Pos - Perbedaan angka kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia tidak semestinya dipertentangkan. Perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh perbedaan garis kemiskinan dan tujuan pengukuran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk membaca kondisi riil masyarakat dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma., mengatakan publik perlu memahami konteks di balik angka kemiskinan. BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan, sementara Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk kepentingan perbandingan standar hidup antarnegara.
"Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menyimpulkan bahwa salah satu angka pasti salah. Keduanya memiliki fungsi dan metodologi yang berbeda. BPS lebih relevan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perspektif global," ujar Suli Da’im yang juga dosen ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Minggu (14/9/2026).
Menurutnya, angka 8,07 persen yang menjadi indikator kemiskinan nasional harus tetap menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam merancang program pengentasan kemiskinan. Namun, angka tersebut juga tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan kemiskinan sudah selesai.
"Penurunan kemiskinan dari 8,47 persen menjadi 8,07 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah daya beli masyarakat meningkat, apakah pendapatan keluarga semakin aman, apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, apakah masyarakat memperoleh layanan kesehatan, dan apakah mereka memiliki pekerjaan yang berkelanjutan," tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Suli Da’im menilai kemiskinan harus dilihat secara lebih komprehensif. Kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, menurut Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut, angka Bank Dunia yang menggunakan standar internasional perlu dibaca sebagai alarm kebijakan, bukan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah.
"Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar, justru ini harus menjadi bahan introspeksi. Artinya, meskipun secara statistik kemiskinan nasional menurun, masih ada kelompok masyarakat yang secara standar kehidupan belum memiliki tingkat kesejahteraan yang kuat. Ini yang harus kita perhatikan bersama," kata Ketua Umum IKALUM Surabaya ini.
Ia menambahkan, Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam.
Program pemerintah, menurutnya, harus diarahkan bukan hanya pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi dalam jangka panjang harus diikuti dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan UMKM, akses permodalan serta peningkatan produktivitas.
"Kita jangan hanya memindahkan masyarakat dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Yang kita inginkan adalah masyarakat benar-benar naik kelas secara ekonomi dan sosial," ujarnya.
Suli Da’im juga mengingatkan pentingnya kualitas data penerima program pemerintah. Perbedaan ukuran kemiskinan harus menjadi momentum untuk memperbaiki integrasi data agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
"Data kemiskinan harus terus diperbarui dan diverifikasi sampai tingkat desa. Kita membutuhkan data yang mampu menjawab siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka."
Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terjebak pada perdebatan mengenai angka mana yang paling benar. Sebaliknya, seluruh indikator tersebut harus digunakan secara saling melengkapi.
"Bagi saya, angka BPS dan Bank Dunia bukan untuk dipertentangkan. BPS memberikan cermin kondisi domestik kita, sementara Bank Dunia memberikan cermin dalam perspektif global. Dua-duanya penting, tetapi kebijakan harus tetap berpijak pada kondisi nyata masyarakat di lapangan," jelas politisi senior PAN Jatim ini.
Lebih jauh, Suli Da’im menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Timur tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan persentase kemiskinan semata. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah masyarakat semakin sejahtera, memiliki pekerjaan layak, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, memperoleh layanan kesehatan yang baik, dan memiliki kepastian sosial-ekonomi.
"Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi mengurangi kerentanan masyarakat agar mereka tidak mudah kembali miskin ketika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya," pungkasnya. (Mn)
