Jakarta, Pakuan Pos - Mari sadar sesadar-sadarnya! Bahwa bangsa dan negara besar tidak hanya dibangun melalui pergantian pemerintahan atau pertumbuhan ekonomi semu. Negara dibangun oleh gagasan yang mampu melampaui zamannya, menjadi kompas bagi arah pembangunan, sekaligus menjadi fondasi bagi lahirnya kedaulatan.
Atas keyakinan itulah, Nusantara Centre menyelenggarakan Deklarasi Hari Kebangkitan Ekonomi Pancasila, peluncuran buku _Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia_, serta Simposium Nasional bertema "Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Auditorium Yusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa (4/8).
Momentum tersebut bukan sekadar peluncuran sebuah buku. Ia merupakan ikhtiar intelektual untuk menghidupkan kembali diskursus mengenai arah pembangunan Indonesia di tengah perubahan geopolitik dunia, fragmentasi rantai pasok global, disrupsi teknologi, serta meningkatnya persaingan ekonomi antarbangsa. Di tengah tantangan tersebut, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi apakah Indonesia akan tumbuh, melainkan apakah Indonesia mampu bertumbuh sebagai bangsa yang berdaulat.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Tenaga Ahli Utama KSP Guruh Muamar Khadafi, Prof. Didin S. Damanhuri, CEO Nusantara Centre Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., Dirut RRI Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A., Mukit Hendrayatno, Laksamana Pertama Salim, serta dua penulis buku _Sumitro Anti Penjajahan_ Dr. Agus Rizal dan Dedi Setiadi. Kehadiran para narasumber mencerminkan kesadaran bersama bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya memerlukan instrumen pasar, tetapi juga kepemimpinan negara, kepastian hukum, dan visi kebangsaan yang utuh.
Dalam pidatonya, Dr. Agus Rizal menegaskan bahwa pemikiran Soemitro Djojohadikusumo merupakan salah satu manifestasi paling penting dari tradisi Ekonomi Pancasila.
“Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi yang menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kepada mekanisme pasar, tetapi juga bukan sistem yang mematikan kreativitas dan inisiatif sektor swasta. Ia menawarkan keseimbangan antara negara, BUMN, swasta nasional, dan koperasi sebagai satu kesatuan strategis yang bergerak demi kepentingan nasional,” katanya dalam pidato sambutan peluncuran buku _Sumitro_.
Dalam buku ini tertuang konsep _trias ekonomika_ yang diinspirasi pemikiran Prof Yudhie Haryono dalam riset mendalam di Nusantara Centre. _Trias ekonomika_ adalah negara sebagai pengarah strategis, BUMN sebagai instrumen kepentingan nasional, swasta nasional sebagai kekuatan produksi dan inovasi, serta koperasi sebagai pilar pemerataan. Dalam buku yang diluncurkan, gagasan itu dibaca kembali melalui perspektif _Indonesia Incorporated_, sebuah paradigma yang menempatkan seluruh kekuatan ekonomi nasional bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan konstitusional negara.
Menurut Agus Rizal, membaca Soemitro pada abad ke-21 tidak cukup berhenti sebagai biografi sejarah. Yang lebih penting adalah menerjemahkan pemikirannya menjadi agenda pembangunan yang konkret. Karena itu, Nusantara Centre menawarkan lima agenda transformasi struktural sebagai fondasi menuju kebangkitan ekonomi nasional.
*Lima agenda tersebut adalah:*
1. *Nasionalisasi*: mengembalikan penguasaan sektor-sektor strategis kepada kepentingan nasional dengan tata kelola bersih dan profesional.
2. *Rekapitalisasi*: mobilisasi tabungan nasional, penguatan pembiayaan produktif, optimalisasi peran BUMN, swasta nasional, koperasi, serta sistem keuangan yang berpihak pada industrialisasi.
3. *Redistribusi*: perluasan akses terhadap modal, teknologi, pendidikan, tanah, kesempatan usaha, dan nilai tambah ekonomi.
4. *Restrukturisasi*: membangun arsitektur ekonomi baru yang tidak lagi bertumpu pada ekspor komoditas mentah.
5. *Reindustrialisasi*: bergerak dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah melalui hilirisasi, penguasaan teknologi, dan inovasi nasional.
"Lima agenda tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu merebut kembali kedaulatan ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran warga negara. Indonesia yang berdaulat, industrial, mandiri, adil, dan menempatkan kedaulatan rakyat di atas dominasi kapital merupakan esensi dari Ekonomi Pancasila," ujar Agus Rizal.
Atas dasar pemikiran tersebut, Simposium Nasional menghasilkan *Maklumat Merdeka Barat 4 Agustus 2026* yang memuat lima rekomendasi strategis.
*Pertama*, mendorong segera disusunnya Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi dan memperkuat negara yang berdaulat dan sejahtera.
*Kedua*, mempercepat transformasi struktural melalui lima agenda di atas.
*Ketiga*, menegaskan kembali peran negara sebagai pengendali strategis atas sumber daya alam dan cabang produksi penting sesuai Pasal 33 UUD 1945.
*Keempat*, menjadikan arsitektur ekonomi nasional sebagai bagian utama perjuangan kebangsaan.
*Kelima*, mendukung penuh upaya pemerintah memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, rente, monopoli, dan kartel.
Lebih dari sekadar forum akademik, Deklarasi Hari Kebangkitan Ekonomi Pancasila menjadi ajakan untuk membaca kembali arah perjalanan Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, bangsa ini membutuhkan fondasi kelembagaan yang mampu menyatukan industrialisasi, inovasi, pemerataan, dan keadilan sosial.
Peluncuran buku _Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan_ menjadi simbol bahwa gagasan memiliki daya hidup yang melampaui zamannya.
Dengan semangat itulah, Nusantara Centre mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Undang-Undang Perekonomian Nasional bukan sekadar produk legislasi, melainkan kontrak sosial baru yang menghubungkan amanat Proklamasi, nilai-nilai Pancasila, dan visi Indonesia Emas 2045. Karena kemerdekaan politik hanya menemukan maknanya ketika disempurnakan oleh kemerdekaan ekonomi. Ekonomi yang berdiri di atas kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Yudhie Haryono | Rektor Universitas Nusantara
