Surabaya, Pakuan Pos – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da'im, M.M., menyatakan keprihatinan mendalam atas panjangnya antrean operasi bedah saraf di RSUD Dr. Soetomo. Salah satu laporan warga menunjukkan seorang pasien tumor otak harus menunggu giliran operasi hingga kemampuan penglihatannya terganggu dan kondisi klinisnya kian memburuk.
"Saya menerima langsung pengaduan dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat, saya tidak bisa menutup mata ketika ada warga yang berjuang melawan penyakit berat, namun harus menghadapi waktu tunggu yang sangat panjang. Ini bukan sekadar persoalan administrasi rumah sakit, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan," ujar Suli Da'im.
Kronologi Antrean Hingga Ratusan Pasien
Berdasarkan penjelasan manajemen RSUD Dr. Soetomo:
Tahun 2024: Pasien terdaftar pada urutan ke-152 dari total 492 antrean operasi bedah saraf.
Kondisi Saat Ini: Posisi pasien berada di urutan ke-77 dari total 520 pasien yang menunggu jadwal operasi.
Pihak RSUD Dr. Soetomo telah berupaya merespons kondisi tersebut dengan skema penyisipan jadwal jika ada pasien terjadwal yang berhalangan, serta mewajibkan kontrol rutin guna memantau tingkat kegawatan klinis pasien.
Suli Da'im mengapresiasi keterbukaan dan dedikasi jajaran tenaga medis RSUD Dr. Soetomo di tengah beban pelayanan yang luar biasa besar. Namun, ia menekankan bahwa persoalan akar masalahnya ada pada kapasitas sistem pelayanan kesehatan yang belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
Soroti Status BLUD dan Anggaran RSUD Dr. Soetomo
Sebagai mitra kerja RSUD Dr. Soetomo di Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas pelayanan bedah saraf di rumah sakit rujukan terbesar se-Jawa Timur tersebut.
"BLUD dibentuk agar rumah sakit memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Momen ini harus diwujudkan melalui penambahan kapasitas ruang operasi, modernisasi peralatan medis, penguatan SDM, hingga efisiensi sistem pelayanan. Jangan sampai masyarakat yang memperjuangkan hidupnya dibebani antrean panjang," tegas Wakil Ketua DPW PAN Jatim tersebut.
Dorong Penguatan Sistem Rujukan Terintegrasi
Politisi dan dosen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsida) ini mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tidak menumpuk seluruh beban pelayanan medis pada RSUD Dr. Soetomo semata.
Beberapa solusi sistemik yang didorong antara lain:
1. Penguatan Rumah Sakit Rujukan Daerah: Memperkuat RS rujukan lain yang memiliki fasilitas bedah saraf.
2. Pengembangan Jejaring Layanan: Membangun integrasi antar-fasilitas kesehatan.
3. Penyempurnaan Pola Rujukan: Mengatur alur penanganan pasien agar keterlambatan tindakan dapat diminimalisasi.
Anggota DPRD Jatim empat periode tersebut menegaskan, penanganan kasus ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal pelayanan publik, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
"Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah wajib memastikan keterbatasan finansial tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, bermutu, dan berkeadilan," tegasnya.
Ia berkomitmen akan terus mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan DPRD Jatim guna merumuskan langkah konkret pengurangan waktu tunggu operasi bedah saraf demi keselamatan jiwa pasien. (Mn)
