Sukabumi, Pakuan Pos - Jajaran Wartawan untuk Indonesia (JWI) Sukabumi Raya menilai berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi perlu mendapat perhatian serius dan evaluasi terbuka dari pemerintah daerah.
Kritik ini disampaikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan setiap rupiah uang publik dapat dipertanggungjawabkan.
Optimalisasi PAD dan transparansi hibah
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Sukabumi memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan ekonomi lainnya.
Namun potensi tersebut harus diikuti dengan strategi pengelolaan yang konkret, transparan, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
JWI juga menyoroti pengalokasian anggaran hibah kepada sejumlah institusi vertikal. Bukan berarti seluruh hibah tersebut bermasalah, tetapi pemerintah daerah perlu membuka informasi secara transparan mengenai dasar pemberian, besaran anggaran, penerima, tujuan penggunaan, serta pertanggungjawabannya.
"Uang rakyat tidak boleh berhenti pada angka dalam dokumen anggaran. Masyarakat berhak mengetahui manfaat nyata yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah," ujar perwakilan JWI Sukabumi Raya.
HGU mati jangan sekadar wacana
Persoalan lain yang terus menjadi perhatian masyarakat adalah keberadaan sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah berakhir masa berlakunya dan belum terlihat penyelesaian konkret.
JWI mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah daerah bersama instansi berwenang dalam melakukan pendataan, koordinasi, penertiban, serta mendorong kepastian status dan pemanfaatan tanah-tanah tersebut.
"Persoalan tanah tidak boleh hanya menjadi bahan rapat, forum diskusi, ataupun pernyataan politik. Masyarakat membutuhkan kepastian dan langkah nyata, bukan sekadar janji penyelesaian," tegas JWI.
Kualitas pembangunan dipertanyakan
JWI juga menerima berbagai keluhan mengenai sejumlah pekerjaan pembangunan yang secara kasatmata dinilai tidak sesuai harapan masyarakat, termasuk dugaan ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Jika benar terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka muncul pertanyaan: di mana konsultan pengawas, di mana KPA, di mana PPK, dan di mana fungsi pengawasan perangkat daerah.
"Pengawasan proyek bukan hanya persoalan administrasi untuk melengkapi dokumen pencairan anggaran. Pengawasan seharusnya memastikan pekerjaan benar-benar sesuai kontrak, spesifikasi teknis, volume, mutu, dan manfaat bagi masyarakat," kata JWI.
Jangan sampai pembangunan hanya selesai secara administratif, tetapi secara kualitas justru menyisakan persoalan.
Jangan jadikan APBD arena perebutan anggaran
JWI menyoroti kekhawatiran jika energi pemerintahan justru tersedot pada perubahan anggaran, perebutan porsi program, kepentingan kelompok, serta kompetisi mendapatkan jabatan, sementara persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan.
"Pemerintahan seharusnya bekerja berdasarkan target, program, indikator keberhasilan, dan hasil yang dapat diukur, bukan sekadar siapa mendapatkan apa dan siapa menduduki posisi apa," ujarnya.
JWI mempertanyakan apa prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi hari ini. Apakah persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan tanah, peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik benar-benar menjadi prioritas utama.
8 poin evaluasi yang didorong JWI
JWI Sukabumi Raya mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, khususnya pada:
1. Optimalisasi PAD dan pengelolaan seluruh potensi daerah.
2. Transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah.
3. Penyelesaian konkret persoalan HGU yang telah berakhir.
4. Pengawasan kualitas seluruh pekerjaan konstruksi pemerintah.
5. Optimalisasi fungsi KPA, PPK, dan konsultan pengawas.
6. Evaluasi program dan kegiatan dengan anggaran besar tetapi manfaat belum jelas.
7. Keterbukaan informasi penggunaan anggaran publik.
8. Penguatan pengawasan internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan APBD.
JWI menegaskan kritik ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan kepedulian terhadap Kabupaten Sukabumi, bukan upaya menjatuhkan pemerintahan.
"Namun pemerintah juga harus memahami bahwa kritik masyarakat tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Justru kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan," pungkasnya.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pemerintah yang mampu memastikan anggaran menjadi pembangunan, pembangunan menjadi manfaat, dan kebijakan benar-benar menjadi solusi. (Ly)
