Sukabumi, Pakuan Pos – Kabupaten Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Jawa Barat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga potensi investasi dinilai mampu menjadi modal utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Namun besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menjadi perhatian DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya yang mendorong adanya evaluasi dan terobosan strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Berdasarkan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp842.296.862.064 atau sekitar Rp842,3 miliar. Angka tersebut hanya berkontribusi sekitar 18,5 persen dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi yang mencapai Rp4,549 triliun.
Rinciannya, target PAD 2025 terdiri atas:
- Pajak Daerah: Rp443.656.072.547
- Retribusi Daerah: Rp374.145.814.583
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp11.202.474.953
- Lain-lain PAD yang Sah: sekitar Rp13,29 miliar
Dengan komposisi tersebut, sebagian besar pendapatan daerah masih ditopang dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai transfer lainnya.
Kabupaten Sukabumi memiliki luas wilayah sekitar 4.157 kilometer persegi yang tersebar di 47 kecamatan, 381 desa, dan 6 kelurahan. Daerah ini memiliki garis pantai panjang serta destinasi wisata unggulan seperti Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang sudah dikenal internasional.
Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi investasi di berbagai kawasan dinilai sebagai aset ekonomi besar. Hal ini memunculkan pertanyaan publik sejauh mana potensi tersebut dioptimalkan untuk peningkatan PAD berkelanjutan.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menilai rendahnya kontribusi PAD perlu menjadi bahan evaluasi bersama secara objektif dan konstruktif.
"Persoalan PAD tidak bisa hanya dijelaskan karena karakteristik wilayah atau struktur ekonomi daerah. Pemerintah daerah perlu menunjukkan strategi yang lebih inovatif dan progresif dalam menggali potensi pendapatan yang sah," ujarnya. Sabtu, (18/7/2026).
Menurut JWI Sukabumi Raya, ada sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi PAD.
Pertama, basis ekonomi masih didominasi sektor primer seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Kontribusinya terhadap penerimaan pajak dan retribusi relatif lebih kecil dibanding sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Kedua, Kabupaten Sukabumi belum memiliki kawasan industri besar maupun pusat bisnis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PBJT, pajak reklame, pajak parkir, hingga BPHTB.
Ketiga, potensi sektor pariwisata belum tergarap maksimal. Destinasi seperti Geopark Ciletuh, Pantai Ujung Genteng, Palabuhanratu, dan objek wisata lainnya masih butuh penguatan infrastruktur, investasi, tata kelola, dan integrasi ekonomi lokal.
Lutfi Yahya menegaskan peningkatan PAD tidak bisa hanya dengan menaikkan pemungutan pajak dan retribusi. Diperlukan terobosan kebijakan yang menciptakan iklim investasi sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pemungutan pajak dan retribusi harus diikuti dengan kemudahan investasi, optimalisasi aset daerah, penguatan kerja sama pemanfaatan aset, serta digitalisasi sistem pemungutan agar lebih transparan dan efektif," katanya.
Optimalisasi pengelolaan aset daerah juga dinilai menjadi prioritas untuk meminimalisasi kebocoran penerimaan.
JWI memahami tantangan Pemkab Sukabumi tidak ringan. Luas wilayah besar dengan persebaran penduduk tidak merata menuntut penyediaan pelayanan publik dan infrastruktur di seluruh kecamatan. Kebutuhan anggaran pun besar, sementara kemampuan menghimpun PAD belum proporsional.
Struktur APBD saat ini masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Ini menjadi indikator kemampuan fiskal daerah perlu diperkuat secara bertahap.
Lutfi menegaskan analisis ini bukan bentuk tudingan, melainkan dorongan konstruktif agar pemerintah melahirkan kebijakan inovatif.
"Ini bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah, melainkan sebagai dorongan agar lahir langkah-langkah perubahan yang lebih konstruktif demi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi," tegasnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa, Kabupaten Sukabumi memiliki basis ekonomi dan pasar yang potensial. Masyarakat berharap pemerintah secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui peningkatan PAD berbasis potensi daerah.
DPD JWI Sukabumi Raya mendorong Pemkab Sukabumi menyusun langkah strategis dan target peningkatan PAD tahun-tahun mendatang. Transparansi arah kebijakan fiskal dinilai penting agar masyarakat dapat mengawal pemanfaatan potensi daerah demi kesejahteraan bersama. (Sukma)
