Sukabumi, Pakuan Pos – Potret memprihatinkan kembali terlihat di Kabupaten Sukabumi. Sebuah jembatan berstatus jalan kabupaten di Lingkungan Cimapag, Bojong Genteng, RT 01 RW 02, Desa Ciemas, Kecamatan Ciemas, hingga Jumat (10/7/2026) masih dalam kondisi roboh tanpa penanganan permanen dari pemerintah.
Ironisnya, di tengah belum adanya pembangunan, masyarakat justru harus bergerak sendiri. Warga bergotong royong membuat jalur darurat secara swadaya agar aktivitas sehari-hari tetap bisa berjalan.
Jalur sementara yang dibuat warga hanya mampu dilalui kendaraan roda dua dengan risiko tinggi. Sementara kendaraan roda empat sama sekali tidak bisa melintas.
Akibatnya, mobil pengangkut hasil pertanian, kendaraan pelayanan kesehatan, hingga mobil jenazah terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan memutar.
Kondisi semakin memburuk saat musim hujan. Jalur darurat menjadi licin, rawan longsor, dan berpotensi memutus total akses masyarakat Cimapag dan sekitarnya.
Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya langkah nyata berupa pembangunan maupun kepastian kapan jembatan tersebut akan diperbaiki.
"Kami sudah berusaha semampu kami. Kami tidak mungkin membangun jembatan permanen sendiri karena membutuhkan alat berat, perencanaan teknis, dan anggaran yang besar. Yang kami harapkan hanyalah kehadiran pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya," ujar salah seorang warga.
Masyarakat menilai kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Putusnya akses jalan tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan, serta mobilitas warga secara umum.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar segera mengambil langkah konkret. Mulai dari menurunkan tim ke lapangan, melakukan kajian teknis, menetapkan skala prioritas, hingga mempercepat penganggaran pembangunan jembatan.
Ketua DPD JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, turut meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian.
"Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut hingga menimbulkan korban jiwa. Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami meminta Dinas PUPR Kabupaten Sukabumi segera turun ke lokasi, melakukan pemeriksaan langsung, serta menyampaikan kepada publik kapan pembangunan jembatan ini akan dilaksanakan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, bukan hanya menunggu tanpa kejelasan," kata Lutfi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah tidak hanya melakukan peninjauan seremonial, tetapi benar-benar menghadirkan solusi yang dapat dirasakan masyarakat.
"Apabila kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memperbesar potensi kecelakaan serta menghambat roda perekonomian masyarakat di wilayah Cimapag dan sekitarnya," pungkasnya.
Kini harapan warga hanya satu: tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Bagi masyarakat, jembatan tersebut bukan sekadar bangunan fisik. Jembatan itu adalah urat nadi kehidupan yang setiap hari menjadi penghubung aktivitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian warga Ciemas. (*)
