Surabaya, Pakuan Pos – Kekuasaan di era digital tidak lagi hanya dipegang negara, partai politik, atau media massa. Aktor baru bernama algoritma kini bekerja nyaris tanpa terlihat, namun memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, hingga menentukan pilihan politiknya.
Peringatan itu disampaikan dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Kalimah Wasis Lestari, dalam kegiatan Research Week bertajuk "Politics in the Digital Age: Social Media, Elections, and Democracy" di FISIP UNAIR, Senin 8 Juni 2026. Diskusi dimoderatori mahasiswa Program Doktoral FISIP UNAIR sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat. Senin, (8/6/2026).
Kalimah menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik secara mendasar. Jika sebelumnya komunikasi politik berlangsung "one-to-many" melalui media massa, kini bergeser menjadi "many-to-many" dan bahkan "many-to-one".
Jutaan pengguna internet kini dapat sekaligus menjadi produsen dan konsumen informasi.
Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi demokrasi. Arus informasi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan lembaga media atau institusi politik formal, melainkan semakin dipengaruhi sistem algoritma yang menentukan informasi apa yang muncul di layar, isu apa yang tren, dan siapa yang mendapat perhatian publik.
Kondisi tersebut melahirkan fenomena yang disebut akademisi sebagai *algokrasi* atau _algocracy_, yakni situasi ketika algoritma memiliki pengaruh sangat besar terhadap proses sosial dan politik masyarakat.
"Penguasa baru hari ini bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi, tetapi juga mereka yang mengendalikan algoritma," ujar Kalimah.
Fenomena ini semakin relevan karena hampir seluruh aktivitas politik saat ini meninggalkan jejak digital. Kampanye, percakapan publik, respons kebijakan, hingga interaksi tokoh politik dapat direkam dan diolah menjadi data besar dari media sosial, portal berita daring, situs pemerintah, hingga aplikasi digital.
Melimpahnya data membuka peluang besar bagi pengembangan riset politik modern. Peneliti kini dapat memanfaatkan teknik _web scraping_, analisis sentimen, _social network analysis_, hingga metode komputasional untuk memahami dinamika politik lebih cepat dan luas.
Kalimah mencontohkan pengalamannya saat studi Master of Applied Social Data Science di University of Exeter, Inggris. Ia menganalisis respons publik terhadap kampanye Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 melalui data digital dari berbagai platform. Penelitian itu memanfaatkan Python dan analisis data sosial untuk membaca pola _framing_ politik dan keterlibatan audiens.
Di balik peluang tersebut, Kalimah mengingatkan risiko besar: kecenderungan publik mempercayai data digital secara berlebihan.
"Satu orang bisa sangat aktif dan menghasilkan ribuan interaksi, sementara banyak orang lain memilih diam. Karena itu big data tidak bisa langsung dianggap mewakili populasi secara keseluruhan," katanya.
Ia menegaskan data digital harus diperlakukan sebagai indikator atau sinyal sosial untuk membaca kecenderungan opini publik, bukan dasar klaim mutlak tentang kehendak mayoritas.
Kekhawatiran lain adalah bias algoritma. Kalimah menyebut algoritma pada dasarnya tidak pernah netral. Setiap sistem digital dirancang berdasarkan tujuan, logika, dan kepentingan pengembang platform.
Akibatnya, informasi yang diterima pengguna adalah hasil seleksi algoritmik yang sering tidak disadari. Sebuah isu bisa sangat dominan bukan karena paling penting, tetapi karena mendapat dorongan lebih besar dari sistem distribusi informasi.
Kondisi ini mendorong kajian tentang _computational propaganda_, yaitu penggunaan teknologi digital dan algoritma untuk memperluas penyebaran narasi tertentu guna memengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat.
Rekam jejak akademik Kalimah konsisten pada isu teknologi, kecerdasan buatan, dan demokrasi. Makalahnya "AI-Driven Campaign: A Shifting Sign from Democracy to Algocracy" pernah dipresentasikan di forum internasional dan membahas gejala pergeseran demokrasi menuju sistem yang dipengaruhi algoritma dan AI.
Di tengah digitalisasi, Kalimah menilai tantangan demokrasi modern bukan hanya partisipasi politik atau kebebasan berpendapat. Tantangan penting adalah memastikan teknologi tetap di bawah kendali manusia dan tidak menjadi kekuatan tanpa akuntabilitas publik.
"Sebab ketika algoritma mulai menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan dipercayai masyarakat setiap hari, maka pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali dalam demokrasi menjadi semakin relevan," pungkasnya.
