Tanjungpinang, Pakuan Pos – Organisasi RAPPOL Nusantara menggelar RAPPOL Public Policy Forum 2026 bertema “Sinergi Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat dalam Mempercepat Pembangunan Daerah Provinsi Kepri” di Hotel CK, Kota Tanjungpinang, Senin (4/5/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi lintas sektor yang menghadirkan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, serta organisasi masyarakat guna membahas arah pembangunan dan pemerataan di Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua Dewan Pembina RAPPOL Nusantara, Srimastuti, dalam sambutannya menegaskan bahwa RAPPOL diberikan mandat untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus disampaikan secara objektif, berbasis data, dan disertai solusi yang konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.
“RAPPOL harus hadir sebagai organisasi yang mampu memberikan kritik yang benar, berbasis data, serta mampu memberikan solusi kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menilai, percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi sosial.
Srimastuti berharap forum tersebut dapat menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus evaluasi kebijakan pembangunan agar berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat yang hadir mewakili Wali Kota Tanjungpinang, menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan oleh Wali Kota Lis Darmansyah untuk menghadiri kegiatan tersebut.
Menurut Zulhidayat, forum yang digagas RAPPOL mampu memberikan pandangan strategis dan masukan konstruktif bagi pembangunan serta pemerataan di Kota Tanjungpinang maupun Provinsi Kepulauan Riau secara umum.
Dalam paparannya, Zulhidayat juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang yang memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah kepulauan.
Ia membandingkan karakteristik wilayah perairan Tanjungpinang dengan kawasan Sunda Kelapa yang memiliki kondisi geografis dan aktivitas ekonomi berbeda.
Menurutnya, pembangunan wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus, terutama dalam memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Januar Robert Silalahi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum kebijakan publik tersebut.
Ia menilai forum seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
Januar juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran RAPPOL Nusantara dan Ketua Dewan Pembina RAPPOL, Srimastuti, yang telah menghadirkan ruang diskusi publik untuk membahas pembangunan Kepulauan Riau.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif RAPPOL Nusantara, Yosroha Sitompul menjelaskan bahwa RAPPOL hadir sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya kebijakan pemerintah.
Ia mengatakan, organisasi tersebut ingin memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan secara akuntabel dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, Yosroha menegaskan bahwa RAPPOL Nusantara menjunjung tinggi nilai-nilai Marhaenisme dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“RAPPOL hadir untuk memastikan akuntabilitas kebijakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif,” katanya.
Melalui forum tersebut, RAPPOL Nusantara berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, legislatif, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di Provinsi Kepulauan Riau.
