Sukabumi, Pakuan Pos - Sebuah fakta mencengangkan terungkap dalam audiensi panas antara DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Gedung Pendopo, hari Rabu, (5/3/26). Lahan eks-HGU Perkebunan Bojong Terong seluas 1.022 hektar yang kini dikelola PTPN I Regional 1 & 2 (eks PTPN VIII), ternyata selama puluhan tahun berada di luar jangkauan pengawasan efektif Pemerintah Daerah, BPN, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Sukabumi.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bobroknya sistem kearsipan dan lemahnya administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Bagaimana mungkin lahan seluas ribuan hektar—yang HGU-nya dilaporkan telah kedaluwarsa sejak tahun 2003—bisa lolos dari pantauan radar birokrasi selama lebih dari dua dekade?
Pembina DPD JWI Sukabumi Raya, Rahmat Supriatna (yang akrab disapa Bah Anyod), melayangkan kritik tajam. Ia memaparkan bahwa Perkebunan Bojong Terong adalah "titik buta" administrasi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.
"HGU Bojong Terong ini sudah habis sejak 23 tahun lalu, tepatnya tahun 2003. Namun, mirisnya, pihak BPN maupun Pemerintah Daerah seolah kehilangan jejak dokumen dan status hukum yang pasti atas lahan seluas 1.022 hektar ini. Ini adalah bentuk carut-marut tata kelola agraria yang sangat fatal," tegas Bah Anyod.
JWI menuntut tiga hal utama kepada Pemkab Sukabumi dan BPN:
- Audit Investigasi Administrasi: Mencari tahu mengapa data lahan 1.022 hektar Bojong Terong bisa "hilang" dari pengawasan pemangku kepentingan.
- Penghapusan HGU Bojong Terong: Segera menerbitkan surat permohonan penghapusan hak karena sudah kedaluwarsa sejak 2003 dan tidak memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
- Penerbitan Surat Registrasi (Regis): Memberikan legalitas kepada masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap lahan tersebut secara produktif.
Kasus Bojong Terong hanyalah puncak gunung es dari persoalan agraria di Sukabumi. Jika lahan seluas 1.022 hektar saja bisa luput dari perhatian pemerintah, berapa banyak lagi lahan-lahan lain yang saat ini dikuasai secara ilegal oleh korporasi tanpa sepengetahuan publik? (Lut)
