Jakarta, Pakuan Pos - Pada tanggal 25 Februari 2026, Dr. Rahman Sabon Nama, Ketua _The Royal Kingdom Aset Dinasti Kerajaan Nusantara_ sekaligus Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), mengeluarkan sebuah memorandum penting yang ditujukan kepada YM Mr. Juanda, Koordinator Para Sesepuh Pemegang Amanah Kerajaan Kesultanan Nusantara. Memo ini berisi himbauan strategis kepada para sesepuh Nusantara untuk merapatkan barisan dalam menghadapi situasi bangsa yang dinilai semakin menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan.
Dr. Rahman mengingatkan bahwa sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kerajaan dan kesultanan Nusantara telah menyerahkan kekuasaan untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fondasi negara dibangun di atas UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar konstitusional. Namun, menurut beliau, perjalanan sejarah dan praktik politik pasca-amandemen UUD 1945 (1998–2002) telah menyimpang jauh dari tujuan awal.
Empat cita-cita utama yang dijanjikan oleh Soekarno kepada kerajaan dan kesultanan Nusantara, yakni _melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam ketertiban dunia,_ dinilai belum terwujud secara nyata. antara idealisme konstitusi dan realitas pemerintahan telah melahirkan kemiskinan struktural, bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial.
Evaluasi Sistem Pemerintahan: Republik Semi-Kerajaan
Sebagai langkah penyelamatan bangsa, PDKN menawarkan solusi fundamental: mengubah model pemerintahan presidensial murni menjadi Republik Semi-Kerajaan. Tawaran ini bukan tanpa dasar sejarah. Dr. Rahman mengingatkan kembali adanya perjanjian antara Bung Karno dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa setelah 70 tahun (terhitung 1945-2015/2020), jika cita-cita kesejahteraan rakyat tidak terwujud, maka model pemerintahan RI harus dievaluasi ulang.
Dalam konsep ini, PDKN mendesak agar Indonesia kembali ke UUD 1945 Asli dengan Adendum demi memulihkan marwah konstitusi awal namun disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, mesti ada pemisahan kekuasaan: jabatan Kepala Negara dipegang secara simbolis dan moral oleh Raja/Sultan Nusantara, sementara jabatan Kepala Pemerintahan tetap dipegang oleh Presiden/Wakil Presiden hasil pemilu yang ditetapkan oleh MPR.
Bentuk negara semi kerajaan yang diusulkan dipandang lebih cocok dengan kultur dan struktur masyarakat Indonesia yang selama ribuan tahun telah mewarisi sistim negara kerajaan-kerajaan dengan raja atau sultan sebagai figure panutan yang diberi kepercayaan memimpin pemerintahan negara. Dalam konteks ini, bentuk Negara Kerajaan Republik Indonesia (NKRI) tersebut akan memisahkan kekuasaan antara kepala negara yang dijabat oleh raja atau sultan Nusantara, sementara kepala pemerintahan dijabat oleh presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilu dan ditetapkan oleh MPR. Dengan demikian, struktur pemerintahan akan lebih mencerminkan janji proklamasi serta mengakomodasi peran historis kerajaan Nusantara.
Berdikari Melalui Aset Dinasti Nusantara
Poin krusial dalam memorandum ini adalah terkait pemanfaatan aset. Dr. Rahman menyatakan bahwa kekuasaan atas tanah swapraja dan Collateral Asset milik kerajaan Nusantara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri, harus dikelola secara transparan untuk kepentingan rakyat. Selama ini, aset-aset tersebut menjadi jaminan kolateral bagi pencetakan uang di 154 negara dunia.
PDKN menyatakan bahwa dengan mengaktivasi aset-aset dinasti ini, Indonesia bisa membiayai eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui BUMN/BUMD sesuai Pasal 33 UUD 1945. "Pembangunan tidak lagi boleh bergantung pada utang luar negeri. Kita harus BERDIKARI melalui aset dinasti kerajaan Nusantara sendiri," tegas Dr. Rahman dalam memo tersebut.
Seruan Moral dan Politik
Menutup memorandumnya, Dr. Rahman Sabon Nama menghimbau seluruh sesepuh pemegang amanah aset di seluruh penjuru Nusantara untuk merapatkan barisan. Memorandum ini juga telah ditembuskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta pimpinan lembaga tinggi negara (MPR, DPR, dan DPD RI) sebagai bentuk desakan normatif-konstitusional demi keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memo ini bukan sekadar himbauan administratif, melainkan seruan moral dan politik. Dr. Rahman mengajak para sesepuh Nusantara untuk bersatu, menegakkan kembali amanat proklamasi, dan mendesak pemerintah serta DPR agar segera memberlakukan kembali UUD 1945 asli dengan adendum.
Langkah ini diyakini sebagai jalan untuk mengembalikan keadilan sosial, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan menata ulang sistem pemerintahan agar lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Langkah ini juga menandai babak baru dalam perjuangan para pewaris takhta Nusantara untuk kembali berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa yang lebih berdaulat dan bermartabat.
Pada hakekatnya, memo Dr. Rahman Sabon Nama mencerminkan kegelisahan mendalam atas kondisi bangsa sekaligus menawarkan alternatif solusi yang berakar pada sejarah dan konstitusi. Dengan mengedepankan kejujuran, integritas, dan pemanfaatan aset Nusantara, beliau menegaskan bahwa penyelamatan bangsa harus dilakukan melalui evaluasi sistem pemerintahan dan pengembalian amanat UUD 1945.
Pesan ini menjadi panggilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali ke jalan kejujuran dan berdikari, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. (TIM/Red)
